A. Latar Belakang Kasus ;
Investasi pertambangan Minyak PT.
BP-Indonesia, Jumlah perusahaan keseluruhan di Papua Sampai dengan tahun 2002,
ada 150 perusahaan yang beroperasi di Papua. Ke-150 perusahaan ini beroperasi
di segala bidang, yakni bidang HPH, IPK, ISL, perkebunan, kelautan dan
pertambangan. Dari jumlah tersebut, terdapat 42 perusahaan asing atau
Multinational Corporation (MNC) baik yang bergerak di bidang kehutanan,
kelautan maupun pertambangan. Dari 42 MNC tersebut, terdapat dua (2) perusahaan
raksasa seperti PT. Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika dan BP-Indonesia di
Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari. Jumlah tenaga kerja Di PT. Freeport
Indonesia, menggunakan sistem padat karya. Sistem ini membutuhkan banyak tenaga
kerja, sehingga perusahaan yang memproduksi tambang emas ini menggunakan 15.000
tenaga kerja. Namun dari angka tenaga kerja ini, hanya 1500 orang yang
merupakan tenaga kerja dari masyarakat asli atau putera daerah Papua. Para
tenaga kerja ini dikontrak secara tetap dengan jaminan hidup yang mencukupi
kebutuhan sehari-hari.
Sementara BP-Indonesia, sejak tahun
1999 hingga tahun 2002 telah merekrut tenaga kerja sebanyak kurang lebih 7500
orang (sesuai rencanan BP bahwa dapat merekrut 5000-8000 orang), yang dibagi ke
dalam lima (5) unit perusahaan kontrakto, yakni PT. Arco, PT. Alico, PT.
Petrosea, PT. Firma dan PT. Buma Kumawa. Artinya rata-rata setiap perusahaan
sudah menampung 1500 orang tenaga kerja. Tetapi para tenaga kerja hanya
dikontrak untuk satu kali pelaksanaan proyek. Karena BP-Indonesia menggunakan
sistem padat modal yang lebih mengutamakan tenaga ahli dan tenaga mesin. Ke 7500
orang itu direkrut hanya untuk masa persiapan sebelum sampai tahap produksi.
Angka 7500 orang ini sudah berkurang. Karena para tenaga kerja hanya direkrut
untuk satu kali proyek dan sesudahnya atau setelah enam bulan mereka dinyatakan
habis masa kontraknya dan selanjutnya tidak dipakai lagi. Sedangkan mengenai
putera daerah di BP-Indonesia, hanya berkisar antara 200 hingga 300 orang. Hal
ini dimungkinkan oleh tuntutan perusahaan bahwa setiap calon tenaga kerja
sekurang-kurangnya memiliki pengalaman kerja di salah satu perusahaan
pertambangan atau pada perusahaan lain dan atau berasal dari NGO. Akibatnya
banyak putera daerah yang melamar, tetapi pada akhirnya tidak diterima karena
tidak memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan perusahaan. Luas Areal
perusahaan Luas areal untuk keseluruhan MNC di Papua kurang lebih 11.450.000 ha
dari total keseluruhan areal yang dikuasai semua perusahaan dari dalam dan luar
negeri seluas 23. 864.400 ha dari total luas wilayah Provinsi Papua, 42.198.100
ha. Khusus untuk MNC Freeport Indonesia, seluas 2.600.000 ha di Kabupaten
Mimika dan BP-Indonesia, seluas 3.416 ha di Kawasan Teluk Bintuni, Kabupaten
Manokwari. Dari total luas area wilayah Provinsi Papua, 42.198.100 ha, seluas
23. 864.400 ha merupakan areal kaplingan untuk perusahaan-perusahaan dari dalam
dan luar negeri yang beroperasi di Provinsi Papua.
Sementara jumlah penduduk di Papua
hingga tahun 2002 ini diperkirakan telah melebihi angka 2.000.000 jiwa. BP-Indonesia
(Kilangan LNG Tangguh) Perusahaan raksasa, MNC ini bernama British Petroleum
(BP) Indonesia dengan nama proyeknya, Kilangan LNG Tangguh. Dengan jenis
produksi SDA, Gas Alam Cair/LNG. Lokasi aktivitasnya berada di Kawasan Teluk
Bintuni yang meliputi wilayah administratif empat (4) Kecamatan (Babo, Bintuni,
Aranday dan Merdey), Kabupaten Manokwari, Propvinsi ber-Otsus- Papua. Proyek
Kilangan LNG oleh BP-Indonesia di Teluk Bintuni menarik perhatian para pemilik
modal usaha untuk menanamkan sahamnya di perusahaan raksasa tersebut.
Perusahaan-perusahaan MNC pemegang saham antara lain: BP-Inggris, Amerika
Serikat, MI Berauw B.V, Nippon Oil, Kanematsu, British Gas, Nisho Iwai, Rio
Tinto, Freeport Mc Moran, Exxon Mobil Oil, Freeport Indonesia, dan Pemerintah
Indonesia serta sejumlah pemerintah manca negara seperti Inggris, Amerika
Serikat, China, Korea, Jepang, Australia, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk
kontraktor perusahaan BP-Indonesia selama tahap persiapan (survey dan pemboran
sumur migas) telah melibatkan lima (5) perusahaan asing yakni PT. Arco (MNC ex.
Kontraktor Pertamina Indonesia), PT. Alico (Perancis), PT. Petrosea
(Australia), PT. Firma (Inggris) dan PT. Buma Kumawa (Malaysia). Selain ke-5
perusahaan tersebut masih ada PT. Calmarine yang bergerak dibidang pelayanan
kesehatan, yang berperan penting dalam proses medical ceck bagi para calon
tenaga kerja dan PT. Promosindo (Depnaker Manokwari) yang bertugas dalam
perekrutan calon tenaga kerja. Untuk tahap produksi, BP akan menggunakan PT.
Chiyoda Internasional Indonesia (CII) yang bermarkas di Jepang dan PT. Bechtel
Inc yang bermarkas di Amerika Serikat. Kedua perusahaan ini akan dibantu oleh
PT. Arco, PT. Alico dan PT. Firma. British Petroleum (BP) Indonesia adalah
perusahaan raksasa baru di Papua. Perusahaan ini merupakan perusahaan MNC
terbesar di Papua setelah PT. Freeport Indonesia. Perusahaan ini telah
mengkapling tanah seluas 3.416 Ha untuk memproduksi minyak dan gas bumi yang
terdapat di Kawasan Teluk Bintuni dengan volume cadangan sebesar 14,4 TCF
(Triliun Kaki Kubik). Dari volume tersebut 14,4 TCF adalah murni cadangan gas
alam cair dan 4,0 TCF merupakan volume cadangan minyak bumi. Perusahaan ini
belum mengoperasikan proyek Kilangan LNG yang akan dipusatkan di desa Tanah
Merah, Kecamatan Babo. Tetapi kehadiran BP-Indonesia yang masih seumur jagung
di Kabupaten Manokwari, Papua ini sudah membuat sejumlah masalah dengan
masyarakat adat setempat. Masalah yang telah terjadi sebagai aksi ketidakpuasan
dan pro-kontranya masyarakat adat terhadap pihak perusahaan BP-Indonesia adalah
tindakan penyegelan Base Camp BP di desa Saengga, Kecamatan Babo. Peristiwa ini
terjadi pada Senin, 13 Mey 2002, pkl 08.00 WIT – Pkl. 19.30 WIT. Sebelumnya
pihak masyarakat adat membuat pernyataan sikap yang ditandatangani oleh 63
orang masyarakat desa Saengga pada tanggal 7 Mey 2002. Tuntutan masyarakat adat
pada tahap pernyataan sikap dan aksi penyegelan ini adalah tentang peninjauan
kembali harga tanah yang dibebaskan dengan harga murah yakni Rp. 15,-/m2 dan
mengenai status tanah tersebut bila masa produksi perusahaan sudah berakhir,
serta tentang kejelasan penataan desa Saengga yang akan dibangun perumahan
pemukiman untuk masyarakat desa Saengga dan pemukiman kembali bagi warga desa
Tanah Merah yang kan dipindahkan ke desa Saengga. Namun hingga usainya aksi
penyegelan tersebut tidak satupun kesepakatan yang dihasilkan antara pihak
masyarakat adat dengan pihak BP-Indonesia. Pihak BP-Indonesia berhasil
memperkuat diri dengan kekuatan 65 orang opsir sipil, 10 personel Brimob dan
dua (2) personel Kopassus yang sudah terpakai di BP-Indonesia, tetapi tidak
dinyatakan secara transparan kepada masyarakat, bahkan kepada publik. Selain
itu, peran Gubernur Papua, Drs. Jaap Solossa dan Bupati Manokwari, Drs.
Dominggus Mandacan sangat kuat dalam kaitannya dengan kehadiran BP-Indonesia di
Kawasan Teluk Bintuni[1].
ANALISIS Umum
Indonesia merupakan negara ketiga yang
memiliki jumlah sumberdaya terbesar dunia, walapun peringkat ini makin menurut
setiap beberapa decade. Sebagai sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam
pastilah akan mempertimbangkan aspek kemanfaatan nya untuk kemakmuran rakyat.
Oleh sebab itulah banyak strategi yang dapat digunakan oleh pereintah untuk
mengelolanya salah satunya bialah menarik investor luar negeri untuk membantu
dalam pengelolaan tersebut karena fasilitasnya yang cangih dan sangat di
butuhkan untuk menjalankan pengelolaan tersebut, namun disisi lain juga
Indonesia juga devisit keuangan, akibat dari banyak factor yang berpenagruh
didalamnya. Keuntungan dari pengelolaan tersebut sebenarnya lebih tinggi namun
jika kita berpikir bahwa sumber daya alam yang ada jika tidak di kelola maka
pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa ini kedepan akan staknan atau dalam
arti lain akan berjalan di tempat saja sehingga kita perlu peran asing juga
untuk mengelola nya.
Perkembangan
saat ini masyarakt Indonesia sendiri telah memiliki tenaga-tenaga ahli dalam
bidang pengelolaan sumberdaya alam sehingga ketergantungan terhadap tenaga
asing tidak telalu di utamakan, baik itu dari sisi permodalan maupun investasi
dalam arti kata bisa mandiri dari yang lain. namun masih banyak peruhaan asing
masih memegang peranan penting dalam bidang invetasi sehingga tetap harus
mengikuti kemauan mereka tetapi itu tidak menutup kemungkinan akan adanya
peralwanan yang pasif terhadap negara penghasil.
Kasus
investasi yang terjadi di papua merupakan cerminan dari bagi masyarakat local
yang ingin bekerja baik yang statusnya sebagai pekerja tetap maupun kontrak.
Imbas dari pengunaan alat-alat teknologi mendiskriminasi tenaga kerja yang
mengunakan proses manual dalam pekjerjaa nya. Sehingga akan menimbulkan
pertambahan peduduk yang tidak bekerja dan tidak sesuai dengan program
pemerintah dalam menyelengarakan program pengurangan penduduk miskin/tidak
bekerja, Data penduduk papua Jumlah
Penduduk 2006 berdasarkan angka proyeksi berjumlah 42.883 jiwa. Penduduk
laki-laki merupakan populasi terbesar yaitu 23.096 jiwa atau sebesar 53,9 %
dari seluruh penduduk di Kabupaten Keerom. Sedangkan penduduk perempuan
berjumlah 19.787 jiwa atau 46,1 % . jika kita dapat membandingkan kebutuhan
maka akan besar dampaknya. Pemerintah dan perusahaan penyedia jasa harunya
harus selektif dalam memberikan jaminan bagi tenaga kerja tersebut jangan
sampai masyarakat daerah penghasil tidak ditarik dalam pekerjaan tersebut
apalagi daerah papua mereka adalah masyarakat asli yang perlu untuk di
modernisasis dari pada daerah lain dan sama halnya juga bagi daerah-daerah lain
nya. Mengamati proses-proses yang ada kecendrungan akan adanya pengurangan tenaga
kerja yang dapat menyebabkan pertambahan jumlah penduduk yang tidak bekerja.
Analisis
Undang-undang
Berdasarkan
undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal,beberapa manfaat dari
investasi adalah :
A. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
B. menciptakan lapangan kerja;
C. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
D. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha
nasional;
E. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi
nasional;
F. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
G. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan
ekonomi riil dengan menggunakan
H. dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun
dari luar negeri; dan
I. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu juga ada beberapa hal penunjang alasan
terlaksananya investasi,diantaranya:
1. Peningkatan pendapatan Negara baik melalui
keuntungan kerjasama produksi maupun dari pajak,selain itu juga bisa berasal
dari penjualan bahan pendukung produksi seperti bahan bakar,listrik,serta air.
2. Alih ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Percepatan pembangunan yang biasaanya mengikuti
pola kawasan industry.
Dari beberapa poin diatas akan kita jadikan
parameter untuk megetahui efektifitas investasi.
1. Dalam tubuh BP-Indonesia,jumlah saham yang di
miliki indonesia sangatlah minim karena di perebutkan oleh sekian banyak
perusahaan minyak besar dari penjuru dunia.Oleh karena itu efektifitas untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi skala nasional sangatlah kecil nilai yang bisa
di sumbangkan dari BP-Indonesia.
2. Seperti yang tertulis di atas,bahwa kemampuan
maksimal BP-Indonesia dalam menampung tenaga kerja sangat terbatas,hanya
berkisar antara 5000-8000 tenaga kerja saja.Namun angka itupun masih di tawar
habis BP-Indonesia dengan mengajukan kriteria rekruitment tenaga kerja dengan
skill yang unggul serta berpengalamanbekerja dalam industri pertambangan
serupa.Hal ini sama saja dengan menurangi angka pekerja pribumi yang nota bene
pekerja kasar serta minim pengalaman kerja yang demikian.Apalagi kemudian di
perparah dengan program nyata paat modal BP-Indonesia yang menjadikannya minim
tenaga kerja serta di ganti dengan tenaga mesin.Apa yang bisa dilakukan
pemerintah?Sulit,pemerintah tak punya banyak arti dalam tubuh pengelolaan
BP-Indonesia karena memang tak punya banyak bagian saham.
3. Karena minimnya angka tenaga kerja serta
keterlibatan pemerintah dalam tubuh BP-Indonesia,maka cita-cita pembangunan
ekonomi berkelanjutan sangat sulit di capai.
4. Meski BP-Indonesia area kerja di Indonesia,namun
karena pemerintahan indonesia hanyalah bagian kecil darinya,maka sangat kurang
pas jika kita menyebutnya dengan perusahaan nasional,karena lebih tepatnya
merupakan MNC(multynational corporate)atau perusahaan multynasional.sehingga
jakapun BP-Indonesia nantinya akan berkembang pesat,namun hasil dari
keuntungannya pun sedikit yang akan tertinggal di Indonesia,sisanya tentu milik
pemegang investor asing.
5. Sangat setuju jika kegiatan berinfestasi ini apat
menunjang rencana alih teknologi dan ilmu pengetahuan lainnya.Namun terlihat
dari para pekerja yang akan di rekrut oleh BP-Indonesia sangatlah spesifik
dengan persyaratan yang menjerat dan membebani.Betapa tidak,dengan syarat
mutlak skill dan pengalaman yang berarti calon pekerja kebanyakan akan berasal
dari luar papua bahkan luar indonesia .itu artinya sangat minim artinya orang Indonesia
khususnya orang papua yang bakal menapatkan manfaat dari alih teknologi
tersebut.
6. BP-Indonesia sangat jauh dari ekonomi kerakyatan
sepert yang di ketahui,dengan modal besar yang berasal dari berbagai perusahaan
besar asing maka sistem bisnisnya pun tak jauh dari pola kapitalisme yang
provit oriented.apakah yang demikian itu sistem ekonomi kerakyatan?
7. Mengolah ekonomi potensial ,benar.Namun aan
sangat sedikit menyumabangkan ketahanan ekonomi nasional karena kepemilikan
modal dan rencana pembagian keuntungan riil yang tidak berpihak pada
kepentingan nasional.
8. Dari semua itu,dari semua yang kita sebutkan
mengenai keterbatasan pemerintah dan minimnya sumbangsih untuk kepentingan
nasional,maka akan sulit jika BP-Indonesia akan banyak bernilai bagi kesejateraan
rakyat.
Sedangkan dari alasan penunjang dapat di temukan
bukti sebagai berikut :
1. Pendapatan
melalui keuntungan dapat di gambarkan melalui pembagian saham.Dalam tubuh
BP-Indonesia berdiri puluhan pemegang saham besar selain pemerintah Indonesia.jika
kita lihat pola persebarannya sama sekali tidak memiliki pola sepert Exxon
mobil di cepu yang 55% pemerintah dalam negeri serta 45% Exxon mobil.Bukan
seperti itu,melainkan pola dominasi modal(modal besar kuasa besar),sehingga
tidak bisa di harapkan seandainya explorasi BP-Indonesia banyak mendulang
untung,maka hanya sebagian kecil saja yang akan di dapat pemerintah
domestic,meski sejauh ini belum juga di bahas tentang keuntungan atau besar
sahan yang di miliki pemerintah daerah.
2. Dari sector pajak juga tidak bisa di andalkan
mutlak.jika di hitung-hitung,nilai pajak tidak ada artinya jika di bandingkan
dengan nilai keuntungan suatu perusahaan ,apalagi yang bergerak di bidang
pertambangan minyak,sedangkan dari waktu ke waktu sepanjang tahun harga minyak
terus melambung,maka di sanalah ibarat peribahasa secakup air di tepi sungai
yang mengalir.Apalagi dengan kebijakan perdagangan internasional yang membuat
pajak harus semakin di turunkan bahkan di hilangkan akan membuat pendapatan
sektuor pajak benar-benar berprospek buram.
3. Bahan
pendukung produksi yang akan laku terjual kepada perusahaan yang akan membuka
usahanya seperti BP-Indonesia memang bisa di katakana cukup baik .hal ini di
karenakan penjualan tersebut akan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup
lama.Sehingga keuntungan dari sektorini cukup menguntungkan.
4. Indonesia
terkenal dengan tenaga kerja yang murah melimpah,tapi apa sesederhana itu
sehingga banyak tenaga kerja yang akan terserap bila membuka industry baru
seperti explorasi minyak yang di lakukan BP-Indonesia ini?Seperti yang telah
kita ketahui di atas bahwa BP-Indonesia menerapkan system padat modal dengan
inti recruitment tenaga kerja berpengalaman dan berskilll khusus,juga penerapan
teknologi mesin mutakhir untuk intensifikasi produksi.Sementara di sisi
lain,angka 5000 tenaga kerja yang di klaim telah masuk dalam BP-Indonesia
ternyata hanya pemanis agar produksi minyak dapat di mulai dengan
lancar.setelah itu setelah 6 bulan masa kerja 1 proyek ,maka perjanjian kerja
berakhir dan hanya tenaga terdidik ,terlatih serta berpengalaman saja yang
dapat masuk dan bekerja di tambang minyak tersebut.padahal seperti yang telah
kita ketahui bahwa penduduk local papua kebanyakan tidak berpendidikan
tinggi,singkatnya sangat sulit bagi penduduk local sendiri untuk masuk menjadi
tenaga kerja tetap di BP-Indonesia.
5. Dengan system padat modal yang banyak
menggunakan mesin ataupun tenaga kerja professional,maka sedikit pula
kesempatan bagi WNI khususnya warga papua untuk menyerap ilmu dari
industrialisasi itu.Karena semua di jalankan oleh mesin dengan program
computer.Sementara yang menjangkau hal tersebut adalah modal besar atau oleh
orang-orang berpendidikan tinggi di bidangnya.Lalu dari yang sedikit itu
berapakah yang dapat di manfaatkan kembali di suatu hari oleh bangsa Indonesia
sebagai wacana alih teknologi?
6. Indstri
memang identik dengan percepatan pembangunan.tapi apakah demikian halnya di
tanah papua.kurang lebih satu dari empat bagian tanah papua di alokasikan untuk
industri.percepatan pembangunan kurang di rasakan sebagai manfaat industri.Hal
ini di karenakan karena industrialisasi cenderung centralistik dan terpisah
dari lingkungan kehidupan penduduk asli.
[1] Di akses dari website https://blog.djarumbeasiswaplus.org
pada hari Kamis 22 Oktober
2014, pada Jam.10.00 Wib
Tidak ada komentar:
Posting Komentar